Banuhampu — Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan membentuk karakter positif di kalangan peserta didik, SMA Negeri 1 Banuhampu menetapkan kebijakan baru dengan menerapkan Sistem Poin Pelanggaran mulai Tahun Pelajaran 2025/2026. Kebijakan ini resmi diumumkan oleh Kepala Sekolah, Ibu Fatmida Rahmah, S.Pd., M.Pd., dalam rapat bersama dewan guru, wali kelas, dan perwakilan orang tua siswa/ komite menjelang tahun ajaran baru.
Dalam penjelasannya, Ibu Fatmida Rahmah menyampaikan bahwa sistem poin pelanggaran ini dirancang sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. “Setiap jenis pelanggaran akan diberikan poin sesuai tingkat kesalahan. Jika akumulasi poin pelanggaran siswa melebihi batas yang ditetapkan, maka akan dilakukan pembinaan lebih lanjut hingga pemanggilan orang tua,” jelasnya.
Jenis pelanggaran yang akan diatur mencakup ketertiban berpakaian, kehadiran, ketepatan waktu, sikap dan perilaku di lingkungan sekolah, serta kepatuhan terhadap aturan pembelajaran. Semua poin pelanggaran akan dicatat oleh guru piket dan wali kelas, serta dilaporkan secara berkala kepada orang tua melalui buku penghubung maupun aplikasi sekolah.
Ibu Fatmida Rahmah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendidik siswa agar sadar dan bertanggung jawab terhadap tata tertib sekolah. “Kami ingin membangun budaya disiplin di sekolah, agar proses belajar mengajar (PBM) dapat berjalan dengan lebih tertib, nyaman, dan kondusif,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan mendapat dukungan positif dari para orang tua siswa, yang menilai sistem poin dapat menjadi sarana pengawasan dan kontrol perilaku anak di sekolah.
Dengan penerapan sistem poin pelanggaran ini, SMA Negeri 1 Banuhampu menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kedisiplinan sebagai bekal menghadapi masa depan.
